Suara DPR untuk mendesak Presiden SBY menarik Djoko Susilo dari kursi duta besar Swiss sudah bulat. Bila langkah itu tidak ditempuh, DPR menganggap pemerintah sama saja dengan melecehkan lembaga legislatif.
Desakan itu, menurut Ketua DPR Marzuki Ali, karena DPR merasa kritikan Djoko soal kunjungan kerja para wakil rakyat ke luar negeri sudah berada di luar kewenangannya sebagai seorang duta besar.
“Saya dukung, malah agak lebih ekstrim lagi ya. Menlu harus menegur keras dan menindak duta besarnya itu. Kalau tidak ditarik itu sama saja dengan pelecehan terhadap DPR. Ingat lho DPR itu lembaga negara yang sejajar dengan presiden,” tegas Marzuki menjawab matanews.com, Selasa 26 April 2011.
Marzuki menilai, tugas seorang duta besar adalah sebagai wakil negara untuk di luar negeri, bukannya malah mengurusi para representatif rakyat dalam negeri. Meskipun Djoko pernah menjadi anggota DPR, sambung politisi Partai Demokrat itu, bukan berarti dia berhak mengeritisi DPR periode sekarang.
“Memang dia juga sudah pernah di DPR, tapi kan kondisinya sudah lain antara DPR masa dia dengan yang sekarang. Tugas-tugasnya pun berbeda,” terang Marzuki.
Menurutnya, tak selalu kunjungan ke luar negeri itu buruk. Marzuki menerangkan bahwa terkadang ada beberapa tugas yang dilakukan demi memenuhi panggilan dari negara yang mengundang para wakil rakyat dan ada pula undangan yang tak bisa ditolak.
Misalnya kunjungannya ke China, baru-baru ini, dalam rangka memenuhi undangan dari perdana menteri dan ketua parlemen negara tirai bambu tersebut. Namun, pada saat yang hampir bersamaan itu pula, Marzuki mendengar kritikan Djoko soal kunker DPR ke luar negeri. Karenanya sebagai Ketua DPR, dia merasa tersinggung.
“Nggak enak juga saya mendengarnya waktu sedang berada di China. Itu pun sebetulnya bukan urusan dia. Pak Djoko tidak tepat posisinya mengeritik kita, dia kan di pemerintahan jauh di bawah levelnya dan nggak tahu persis kerja DPR apa saja,” tutupnya.
Sebelumnya Djoko mengeritisi kunker DPR ke luar negeri karena dianggapnya sering tidak tepat waktu dan sasaran yang ingin dicapai tidak jelas.
“Misalnya berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu anggota Dewan di Eropa sedang masa reses dan tidak ada di tempat,” ujar Djoko.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta agar SBY segera menarik Djoko dari Kedutaan Besar RI di Swiss. Alasannya karena mantan anggota dewan dari Fraksi PAN itu dianggap tak layak mengeritik DPR.
“Kalau yang mengeritik masyarakat atau LSM, itu bisa diterima,” imbuh Priyo.
Desakan itu, menurut Ketua DPR Marzuki Ali, karena DPR merasa kritikan Djoko soal kunjungan kerja para wakil rakyat ke luar negeri sudah berada di luar kewenangannya sebagai seorang duta besar.
“Saya dukung, malah agak lebih ekstrim lagi ya. Menlu harus menegur keras dan menindak duta besarnya itu. Kalau tidak ditarik itu sama saja dengan pelecehan terhadap DPR. Ingat lho DPR itu lembaga negara yang sejajar dengan presiden,” tegas Marzuki menjawab matanews.com, Selasa 26 April 2011.
Marzuki menilai, tugas seorang duta besar adalah sebagai wakil negara untuk di luar negeri, bukannya malah mengurusi para representatif rakyat dalam negeri. Meskipun Djoko pernah menjadi anggota DPR, sambung politisi Partai Demokrat itu, bukan berarti dia berhak mengeritisi DPR periode sekarang.
“Memang dia juga sudah pernah di DPR, tapi kan kondisinya sudah lain antara DPR masa dia dengan yang sekarang. Tugas-tugasnya pun berbeda,” terang Marzuki.
Menurutnya, tak selalu kunjungan ke luar negeri itu buruk. Marzuki menerangkan bahwa terkadang ada beberapa tugas yang dilakukan demi memenuhi panggilan dari negara yang mengundang para wakil rakyat dan ada pula undangan yang tak bisa ditolak.
Misalnya kunjungannya ke China, baru-baru ini, dalam rangka memenuhi undangan dari perdana menteri dan ketua parlemen negara tirai bambu tersebut. Namun, pada saat yang hampir bersamaan itu pula, Marzuki mendengar kritikan Djoko soal kunker DPR ke luar negeri. Karenanya sebagai Ketua DPR, dia merasa tersinggung.
“Nggak enak juga saya mendengarnya waktu sedang berada di China. Itu pun sebetulnya bukan urusan dia. Pak Djoko tidak tepat posisinya mengeritik kita, dia kan di pemerintahan jauh di bawah levelnya dan nggak tahu persis kerja DPR apa saja,” tutupnya.
Sebelumnya Djoko mengeritisi kunker DPR ke luar negeri karena dianggapnya sering tidak tepat waktu dan sasaran yang ingin dicapai tidak jelas.
“Misalnya berkunjung ke negara-negara di Eropa pada musim panas. Padahal, pada waktu itu anggota Dewan di Eropa sedang masa reses dan tidak ada di tempat,” ujar Djoko.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Priyo Budi Santoso meminta agar SBY segera menarik Djoko dari Kedutaan Besar RI di Swiss. Alasannya karena mantan anggota dewan dari Fraksi PAN itu dianggap tak layak mengeritik DPR.
“Kalau yang mengeritik masyarakat atau LSM, itu bisa diterima,” imbuh Priyo.
CHAYO....!!!
Djoko Susilo duta besar Swiss
Baru merasa sedikit senang ada Dubes Swiss yang ngomong seperti pejabat waras,
DPR sudah tersinggung habis.
DPR ini seperti Kumpeni penghisap darah rakyat --Take Home Pay Rp 100 jutaan/bulan -- Buruh Jakarta Rp 1 jt/bulan -- Maunya gedung yg Rp 1,1 T -- Kerjaan Ribut Melulu -- Merasa Paling Hebat....
DPR ini seperti Kumpeni penghisap darah rakyat --Take Home Pay Rp 100 jutaan/bulan -- Buruh Jakarta Rp 1 jt/bulan -- Maunya gedung yg Rp 1,1 T -- Kerjaan Ribut Melulu -- Merasa Paling Hebat....
Sumber. http://forum.detik.com/showthread.php?p=13011290&posted=1#post13011290
